RAPAT KOORDINASI PPNI ACEH

0
305

Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengurus wilayah dan pengurus daerah PPNI Aceh, DWP PPNI Aceh melakukan Rapat Koordinasi yang berlangsung sehari penuh untuk membahas berbagai isu penting berhubungan dengan percepatan registrasi anggota dan re-registrasi STR perwat seluruh Aceh.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua DPP PPNI yang mendapat kesempatan membahas berbagai isu nasional berhubungan dengan perawat. Dalam sambutanya Ketua DPW PPNI Aceh Abdurrahman, S.Kp, M.Pd mengintruksikan kepada semua Ketua DPD PPNI diseluruh Aceh untuk mempercepat proses registrasi anggota dan membantu para anggota melakukan perpanjangan STR sehingga tidak ada kendala bagi perawat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan banyaknya perawat didaerah yang berlum mampu memenuhi SKP, ketua DPW mengintruksikan kepada semua pengurus DPD untuk memfasilitasi anggota mendapatkan SKP, namun bila belum terpenuhi, re-registrasi STR tetap akan diproses dengan surat pernjanjian bersedia memenuhi SKP dalam waktu enam bulan kemudian. Singkatnya tidak ada kendala bagi perawat untuk melakukan re-registrasi STR.
Rapat koordinasi ini dimoderatori oleh Sekjen DPW PPNI Aceh A. Syakir Walad yang selalu menekankan kepada semua DPD untuk peduli dan jemput bola dalam percepatan registrasi anggota (NIRA) bagi setiap anggota. Mengingat NIRA merupakan napas dari semua urusan anggota dengan induk organisasinya. Karena itu, wakil sekjen Sayed Devi Elvin menjelaskan secara panjang lebar tentang proses registrasi anggota secara online, dan menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh pengurus daerah untuk percepatan registrasi anggota ini.
Dalam diskusi ini, muncul banyak pertanyaan menyangkut isu terkini yang dihadapi PPNI. Tentang nasib perawat honorer umpamanya, Ketua Dewan Pengurus Pusat Harif Fadillah, S.Kp, MH menjelaskan bahwa DPP PPNI tetap komit memperjuangkan nasib perawat honorer. Beliau mengintruksikan kepada DPW PPNI Aceh untuk memfasilitasi terbentuknya forum perawat honorer Aceh, sehingga perjuangan bisa melibatkan banyak elemen,terutama perawat honorer sendiri. Bapak ketua sudah beberapa kali bertemu dengan ibu menteri kesehatan dalam upaya menyelesaikan permasalah perawat honorer ini. DPP juga yang menfasilitasi perawat honorer melakukan audensi dengan pimpinan dan beberapa komisi di DPR RI.
Dalam rapat koordinasi ini tidak lupa dibahas tentang kasus perawat Mutia di Lhokseumawe. Ketua DPD PPNI Lhokseumawe Anda Saputra melaporkan secara rinci perkembangan kasus tersebut. DPP dan DPW PPNI sangat mendukung penyelematan perawat Mutia dari jeratan hukum. Karenanya semua biaya bantuan hukum untuk perawat Mutia akan ditanggung oleh DPP dan DPW, bahkan Bapak Harif Fadillah ingin sekali mengikuti persidangan perawat Mutia secara langsung untuk memberi dukungan kepad perawat Mutia dalam penyelesaian kasus tersebut. Karenanya beliau meminta ketua DPD Kota Lhokseumawe untuk mengagendakan waktu yang cocok sehingga Pak Ketua bisa hadir di Lhokseumawe.
Akhirnya rapat koordinasi ini ditutup dengan penjelasan Ketua DPP PPNI tentang tarik ulur pembentukan konsil keperawatan. Menurut beliau PPNI harus sangat berhati-hati mengambil sikap tentang keinginan pemerintah memasukkan perawat dalam konsil tenaga kesehatan. Selain secara undang-undang menetapkan bahwa konsil keperawatan berada dibawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), sehingga tidak mudah memperjuangkan agar konsil keperawatan bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, Ketua DPP meminta dukungan dan doa dari DPW dan DPD semoga harapan perawat bisa terwujud. Amin.

LEAVE A REPLY