Begitu besarnya tantangan yang dihadapi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam menyelesaikan permasalahan re-registrasi perawat, menuntut upaya extra ordinary dalam rangka memenuhi harapan anggota. Penghargaan, cacian dan makian sudah menjadi sarapan pagi pengurus DPP, DPW dan DPD PPNI seluruh Indonesia. Terusiknya zona nyaman perawat, terutama mereka yang tidak berkompeten, baik secara pengetahuan maupun praktek, telah memunculkan polemik panjang yang belum berkesudahan. Bayangkan saja, periode sebelumnya, sekolah merupakan garis finish dari semua persoalan. Izajah sebagai tanda kelulusan, sekaligus sertifikat kompetensi. Namun sekarang, Sistem Kredit Profesi (SKP) dan Uji Komptensi (UKOM) surat sakti yang menyatakan kompeten dan tidaknya seorang perawat.

Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman bahwa sertifikat kompetensi dapat meningkatkan dan menjamin kualitas layanan keperawatan. Padahal kualitas merupakan syarat awal bagi sebuah profesi untuk diakui. Sudah bukan rahasia umum, para mafia pendidikan memberi andil besar bagi lahirnya perawat-perawat yang tidak berkompeten. Tempat kuliah yang tidak representatif dengan kualitas dosen yang pas-pasan telah menjerumuskan profesi perawat ke dalam jurang dalam dan tak berdasar. Akibatnya PPNI harus menanggung beban dari perilaku yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Saat ini, pembenahan sekolah perawat ditingkat akademi dan tingkat lanjut sudah menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Setelah Agustus 2013 lulusan perawat terseleksi dengan baik melalui pelaksanaan UKOM. Sementara perawat yang lulus sebelum Agustus 2013, dianjurkan meningkatkan kompetensi melalui SKP.

Upaya registrasi perawat, bukanlah keinginan PPNI, namun merupakan keputusan DPR melalui undang-undang. PPNI sebagai organisasi profesi ditunjuk pemerintah sebagai penjamin mutu melalui pengumpulan SKP. Ditahap awal, memang terkesan acakadul dan tidak begitu professional. Namun pengalaman demi pengalaman telah melahirkan berbagai upaya dari PPNI untuk terus menjamin harapan pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas perawat. Kita berharap ke depan, perawat dapat tampil mandiri seperti yang terjadi dengan perawatan luka modern. Inilah pembuktian profesi yang dibutuhkan dan disegani. Kedepan kita berharap melalui pendidikan berkelanjutan yang diterapkan dalam sistem SKP dapat memberi peluang lahirnya bidang praktek profesi baru yang diakui dan disegani, sehingga perawat benar-benar jadi mitra profesi lain.

Untuk meningkatkan pemahaman para anggota tentang re-registrasi STR, maka DPW PPNI Aceh menyelenggarakan seminar sehari dengan tema “Mekanisme Pengurusan STR dan Re-Registrasi Perawat”. Seminar ini menghadirkan dua pemateri dari Jakarta, yaitu Bapak Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc sebagai Ketua Devisi Registrasi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Rohman Azzam, S.Kp., Sp.KMB., S.Pd, sebagai Wakil Ketua DPP PPNI Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi, serta didampingi oleh Ketua DPW PPNI Aceh Abdurrahman, S.Kp., M.Pd, dan dipandu oleh Dr.Ns.  Elly Wardani, M.Sc.

Peserta seminar yang berjumlah 500 orang yangberasa dari seluruh kabupaten di Aceh sangat antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan dan mereka sangat aktif dalam sesi diskusi. Bapak Sulistiono mendapat porsi paling banyak dalam sesi tanya jawab, karena peserta sangat antusias dengan berbagai informasi berkenaan dengan re-registrasi STR. Kemudian diikuti pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Rohman Azzam tentang pengurusan NIRA yang dianggap masih mengalami kendala sampai saat ini. Sementara Ketua DPW PPNI Bapak Abdurrahman menjawab berbagai pertanyaan menyangkut dengan penguatan organisasi.

Dari hasil evaluasi, para peserta sangat puas terhadap berbagai informasi yang diberikan pemateri, sehingga untuk meningkatkan pemahaman para pengurus DPD PPNI seluruh Aceh, pukul 16.00 WIB diadakan pertemuan lanjutan untuk membahas segalah permasalah yang dialami berhubungan dengan pengurusan NIRA.

LEAVE A REPLY